LAKIP 2012

 

 BAB I

 

PENDAHULUAN

 

A.       Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (akuntabel).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang tahun 2012. Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2012 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 dalam merespon  Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2012.

 

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik. 

 

B.       Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 adalah  media pertanggungjawaban Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang  yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2012. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1.    Memberikan informasi capaian kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

2.    Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

3.    Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malang.

4.    Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.

5.    Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

6.    Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.

 

[Unduh selengkapnya]

   

 

 


Last Update:28-02-2013 12:30